BAGIKAN
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berfoto bersama 30 orang perwakilan bidan desa, di Gedung Bina Graha, Jakarta, pekan lalu. [setkab]

LayarBerita, Jakarta – Draft Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pengangkatan bidan desa yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) sudah dilakukan finalisasi   Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Tentunya ini menjadi kabar gembira bagi bidan desa, sebab rencana pengangkatan untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan segera direalisasikan.

“Draft Keppres itu sedang dalam tahapan sinkronisasi di Kementerian Polhukam. Prinsipnya sudah disetujui,” ujar Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, saat menerima 30 orang perwakilan Federasi Organisasi Bidan Desa (Forbides) Indonesia, di Gedung Bina Graha, kantor KSP, Jakarta, pekan lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Forbides, Lilik Dian Eka Sari, menyampaikan masih adanya 4.153 bidan desa berstatus PTT yang belum diangkat menjadi CPNS. Mereka ini tidak termasuk di anatara 37 ribu bidan desa yang telah diangkat sebagai CPNS karena terkendala administrasi, terutama karena usia mereka di atas 35 tahun.

“Kami berharap yang empat ribu orang ini bisa segera terselesaikan statusnya, agar tak lagi dikejar-kejar pungutan liar setiap perpanjangan kontrak,” kata Lilik.

Menanggapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengemukakan, bahwa pemerintah memberikan respek yang sangat tinggi kepada para bidan desa, karena profesi ini sangat terkait dengan kemanusiaan.

Moeldoko yang didampingi Didampingi Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo dan Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Eddy Soepadmo, menyebutkan, pekerjaan bidan adalah pekerjaan kemanusiaan, karena yang diperjuangkan adalah nyawa.

Bahkan, lanjut Moeldoko, Konvensi Jenewa 1949 yang menekankan perlindungan bagi warga sipil di dan sekitar zona perang, mencantumkan dengan jelas proteksi bagi para pekerja kesehatan. Pelanggaran terhadap hal itu dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran HAM berat.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, pemerintah serius menerima berbagai aspirasi dan menaruh rasa hormat pada ibu-ibu bidan desa di lapangan.

“Bagaimanapaun, ibu-ibu ini bertugas di ujung garis terdepan, di daerah-daerah perbatasan dan terpencil, demi kemanusiaan,” ujarnya.

Terkait aspirasi masih ada 4.153 bidan desa berstatus PTT yang belum diangkat menjadi CPNS, Moeldoko menyatakan, permohonan mereka tak lama lagi akan terealisasi. Ia menjelaskan, draft ke[utusan presiden mengenai pengangkatan bidan desa sudah difinalisasi Kementerian PANRB.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan itu, draft Keppres itu sekarang sedang dalam tahapan sinkronisasi di Kementerian Polhukam. “Prinsipnya sudah disetujui,” ucap Moeldoko seraya menambahkan tugas KSP adalah mendesak menteri terkait untuk merealisasikannya. [setkab] 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here