Ketua Aliansi MPR (Mahasiswa Peduli Rakyat) Aceh Muhammad Reza.

LayarBerita, Aceh – Rencana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk melakukan kerja sama menggarap tanah wakaf Baitul Asyi di Mekkah mendapat reaksi dari sejumlah elemen di Aceh.  Intinya sejumlah pihak ini menolak kalau tanah wakaf oleh Habib Abdurrahman atau Habib Bugak Asyi dikelola pihak lain, termasuk Pemerintah Indonesia.

Menanggapi rencana BPKH, Ketua Aliansi MPR (Mahasiswa Peduli Rakyat) Aceh Muhammad Reza mengatakan, wakaf untuk masyarakat Aceh di Mekkah jangan dijadikan wakaf Indonesia. Andai pemerintah pusat ingin melakukan investasi, seharusnya tidak menggangu wakaf Aceh tersebut, yang selama ini dianggap sangat bermanfaat bagi masyarakat Aceh sendiri.

Apalagi masih banyak tempat-tempat lain yang bisa dilakukan investasi oleh pemerintah pusat, tanpa perlu mengotak-atik wakaf tersebut. Biarlah milik Aceh dinikmati oleh masyarakat Aceh saja, menurut Reza.

“Jika itu milik bersama maka dinikmati bersama-sama, ini milik Aceh biar rakyat Aceh saja yang memanfaatkannya. Jangan sampai semua milik Aceh di ambil alih oleh pemerintah pusat menjadi milik bersama. Seharusnya pemerintah pusat harus lebih kreatif,” terangnya.

Sekedar informasi,  tanah wakaf Baitul Asyi diikrarkan Habib Abdurrahman atau Habib Bugak Asyi pada 1224 Hijriah atau tahun 1809 Masehi.  Ikrar itu di hadapan Hakim Mahkamah Syariah Mekkah adalah Waqaf Muqayyad yakni waqaf bersyarat, bukan Waqaf Mutlaq. Artinya lokasi tersebut diwaqafkan untuk seluruh rakyat Kerajaan Aceh Darussalam dengan tanpa batas waktu.  Serta kepemilikan dan pengelolaannya sudah ditentukan sendiri dan tidak bisa berpindah tangan kepada siapapun. [rel]

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here