BERBAGI
Panitia pemekaran Kabupaten Aceh Malaka audiensi dengan DPRK Aceh Utara. (foto panitia pemekaran)

LayarBerita, Lhokseumawe  – Panitia Persiapan Pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Aceh Malaka beraudiensi dengan Komisi A DPRK Aceh Utara di gedung setempat di Kota Lhokseumawe, Senin (6/11/2017) sore.  Pertemuan yang mempertanyakan persetujuan dewan tersebut minus pimpinan DPRK Aceh Utara.

Panitia pemekaran bertemu dengan Komisi A, yang dihadiri ketua komisi Tgk Fauzan, wakil ketua komisi Bakhtiar, anggota komisi Saifullah, Saifannur H Cut dan Sulaiman. Serta dihadiri oleh Ketua Forum Bersama DPRK Wilayah Barat Tgk Junaidi, anggota Fauzi dan Tgk Muhammad Wali.

Meskipun tanpa dihadiri oleh pimpinan dewan, Ketua Komisi A Tgk Fauzan berjanji akan menyampaikan kepada pimpinan DPRK terkait permintaan panitia agar proses persetujuan dewan dipercepat.

“Pemekaran Aceh Utara sudah sangat mendesak, mengingat jumlah desa terbanyak di Indonesia dan dibandingkan dengan jumlah APBK,”ujar Tgk Fauzan.

Sambungnya, dia berjanji segera mengagendakan pertemuan selanjutnya melalui badan musyawarah (Banmus) dewan dengan melibatkan pimpinan DPRK.

“Saya rasa, karena ini pertemuan kami dengan panitia tentunya ada kemajuan setelah mendengar paparan dari panitia,” sebutnya.

Sementara dari panitia hadir Ketua Persiapan Pemekaran, Prof A Hadi Arifin, Sekretaris Panitia Marzuki Abdullah, Bendahara Zulfadhli Adek, Ketua Gerakan Pemuda Pemekaran Aceh Malaka (GP-PAM) Muslim Syamsuddin dan para pimpinan organisasi sayap pemekaran.

Prof A Hadi Arifin menyampaikan, saat ini dari seluruh surat keputusan bupati hanya empat item yang harus mendapatkan persetuan dewan, yaitu perlepasan aset, penetapan ibukota, pelepasan kecamatan dan gampong, dan penetapan batas wilayah.

Panitia juga mengharapkan surat yang sudah diterima oleh DPRK agar segera diparipurnakan. Mengingat surat pertimbangan dan persetujuan pembentukan DOB dari Bupati Aceh Utara tersebut sudah berusia 75 hari sejak 14 Agustus 2017 lalu.

Prof Hadi juga menyampaikan kepada dewan, panitia CDOB Kabupaten Aceh Malaka saat ini telah melengkapi segala persyaratan sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) terbaru, yaitu PP Nomor 23 Tahun 2014. Hanya saja yang belum lengkap kata Prof Hadi, surat keputusan bersama antara bupati dan DPRK. [rel]

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here