BERBAGI
Direktur LEMKASPA Samsul Bahri MSi

LayarBerita, Banda Aceh – Berkembangnya wacana Referendum Jilid II terus digulirkan para Elit Politik Aceh dalam beberapa bulan terahir ini. Namum pro dan kontra dengan wacana referendum juga mendapat kritikan dari beberapa kalangan elemen sipil dan para pengamat.

Wacana referendum jilid II, tidak terlepas dalam upaya penyelesaian beberapa poin penting yang telah disepakati oleh pihak pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia atas konflik selama 30 tahun lalu. Namum poin-poin dalam perjanjian damai belum sepenuhnya terealisasi secara utuh.

Beberapa poin penting sampai saat ini masih menjadi perdebatan sengit antara  Pusat dengan Aceh.  Salah satunya menyangkut keberadaan bendera Aceh. Dalam hal ini Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan Aceh (LEMKASPA) juga memberikan pandangan mengenai polemik penyelesaian masalah Aceh yang tak kunjung selesai hampir 10 tahun berlalu.

Menurut Direktur LEMKASPA Samsul Bahri MSi, penyelesaian hasil perundingan damai antara pihak Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Indonesia ditentukan oleh rakyat Aceh sendiri, melalui jalur referendum.

“Dengan referendum kesemuanya akan terlihat jelas, apakah Rakyat Aceh membutuhkan bendera atau tidak atau rakyat menginginkan bendera Alam Peudeng, atau Bendera Bulan Bintang,”ujar Samsul melalui rilis yang dikirim ke media ini.

Lanjut Samsul, persoalan yang terjadi saat ini Aceh, bukan hanya menyangkut dengan bendera saja. Masih banyak hal-hal lain yang tertuang dalam perjanjian damai belum rampung secara permanen.  Kesemuanya merupakan tanggung jawab pihak Aceh dan Pusat atas perjanjian yang pernah ditandatangi secara bersama.

“Sebagai mana kita ketahui, pembahasan mengenai bendera Aceh sudah pernah dilakukan konsultasi dengan pihak Pemerintah Indonesia. Namum sampai saat ini belum ada kejelasan, sampai ditetapkan colling down. Seharusnya ditegaskan kepada DPRA, agar  mencabut segera status colling down, dan memutuskan langkah-langkah kongkrit.  Agar masalah bendera jangan berlarut-larut,” pintanya.

Hal ini mengingat status colling down tersebut tidak ada batas waktu sampai kapan. Pimpinan LEMKASPA ini juga meminta pihak Pemerintah Indonesia untuk  konsisten dalam mengimplementasikan perjanjian damai dengan pihak GAM.

“Jadi kita minta agar segera dicabut status colling down dan segera laksanakan referendum atau jalur diplomasi. Saya melihat pihak  Pemerintah Pusat, tidak konsisten sedikitpun terhadap kesepakatan dengan Gerakan Aceh Merdeka”, tegasnya.

Terkait adanya pernyataan beberapa kalangan menyangkut kesejahteraan harus lebih diutamakan dibanding persoalan bendera, Samsul sangat setuju dengan hal tersebut.  Tetapi menurutnya hal itu harus dilihat secara holistik, bukan saja mengenai kesejahteraan yang harus dipikirkan oleh pemerintah Aceh.

“Namun semua hal harus dipikirkan untuk menjadi satu kesatuan, dimana kesemuanya adalah demi kepentingan masyarakat Aceh kedepa,”ucapnya.

Menurutnya, berbicara bendera adalah menyangkut ranahnya identitas keacehan.  Sedangkan bicara kesejahteraan adalah bicara kehidupan yang lebih layak dan punya marwah, atas dasar identitas masyarakat. Hal inilah yang menjadi tolok ukur ke depan dalam menyelasaikan sengketa-sengketa perjanjian, jelas Direktur LEMKASPA . [rel]

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here