BERBAGI

LayarBerita.com – Tim Tenaga Ahli Pedamping Wilayah (TAPW) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau P3MD dinilai sewenang-wenang dalam memperlakukan pendamping di daerah. Tanpa kesalahan yang jelas, TAPW memanggil pendamping di kabupaten dan kota meski tanpa disertai klarifikasi terlebih dahulu.

Seorang pedamping di daerah, Jaswar, menyebutkan dirinya termasuk pedamping di daerah yang dipanggil untuk “pembinaan” seolah sudah melakukan kesalahan fatal. Padahal, ia mengaku tidak mengetahui kesalahan atau pelanggaran dimaksud. “Pemanggilan dilakukan hanya berdasarkan laporan pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Jaswar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/10/2017).

Menurutnya, para pendamping di kabupaten dan kota merasa diperlakukan tidak adil dengan pemanggilan yang hanya berdasarkan pada laporan yang tidak jelas. Mereka berharap seharusnya ada klarifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemanggilan. “Kesannya, kami sudah disidang sebelum ada bukti kesalahan,” tambah Jaswar.

Ia menambahkan, pemanggilan tersebut juga sangat terbuka sehingga membuat pedamping di daerah seperti mendapat vonis bersalah. Meski sudah diperlakukan tidak adil, beberapa pendamping daerah tidak berani melawan arogansi pendamping wilayah.

Sebagai wujud dari loyalitas, Jaswar mengaku tetap memenuhi panggilan tersebut meski tidak jelas apakah untuk investigasi, klarifikasi, atau keperluan pembinaan. “Kalau mengikuti undangan yang dikirim, di situ disebutkan pembinaan,” ungkap Jaswar yang menyesalkan sikap kesewenang-wenangan pihak pendamping wilayah dan menilai mereka tidak paham SOP.

Kalaupun ada kesalahan para pedamping daerah, seharusnya dilakukan secara proporsional dengan tahapan yang sesuai dengan prosedur. Ketua Pedamping Wilayah juga diharapkan berkoordinasi dengan Satker P3MD Provinsi Aceh serta BPMD kabupaten dan kota sebelum memanggil pedamping. “Sehingga, pedamping bisa bekerja dengan nyaman,” tandas Jaswar.

Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berada di bawah Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Desa Tertinggal sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Program ini melibatkan pendamping professional sebagai katalisator mempercepat capaian kemandirian.

Sementara itu, Koordinator Pendamping Provinsi Aceh Zulfahmi yang dihubungi mengaku tidak arogan terhadap pendamping, terutama Jaswar.

“Nggak, nggak arogan. Jaswar kita panggil untuk diminta klarifikasi atas laporan yang menyebutkan dia tidak bekerja full sebagai pendamping desa. Jadi tidak bernar kalo dikatakan saya arogan,” ujarnya.

Menurutnya, sebelum dilakukan pemanggilan, pihaknya terlebih dahulu telah mencari kebenaran atas  laporan tersebut. Dari hasil cross check ke lapangan, dan dari bukti-bukti yang ditemukan, dia tidak bekerja full sebagai pendamping desa karena double job, yakni sebagai Dosen di Al Muslim Kabupaten Bireuen, juga sedang melanjutkan pendidikan S3 di Malaysia, ungkap Zulfahmi.

Namun saat dimintakan klarifikasi kebenaran laporan tersebut, yang bersangkutan bersikukuh menanyakan dapat berita darimana dan siapa yang melaporkannya? Sehingga tidak ada titik temu.

Untuk diketahui, hingga saat ini Jaswar belum mengirimkan laporan bulan September 2017. Seharusnya laporan kegiatan pendamping desa sebelum penuh sudah harus diterima paling lambat tanggal 5 bulan berjalan. Namun dia belum mengirimkannya. Ada apa? Tanyanya menutup pembicaraan. (BIM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here