BAGIKAN
Ilustrasi (int)

LayarBerita, Purwokerto – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Purwokerto mengecam dan mengutuk tindakan kekerasan kepada jurnalis dan demonstran yang menolak proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi po. Kekerasan terjadi saat Polisi dan Satpol PP Banyumas membubarkan massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Selamatkan Slamet di depan Gedung DPRD Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, Senin (9/10/2017).

Jelang pukul 18.00 WIB situasi mulai memanas. Gerbang Kantor DPRD Banyumas dibuka lebar.  Terlihat petugas Satpol PP dan Polisi berbaris di hadapan massa aksi yang memutuskan menunggu Bupati Banyumas, Ahmad Husein. Massa mendirikan tenda, melakukan orasi, dan menyanyikan yel-yel di tengah guyuran hujan.

Sekira pukul 21.00 WIB, demonstran menggelar panggung kebudayaan di tengah hujan dan situasi masih kondusif.  Pukul 21.50 WIB melalui pengeras suara, Polisi memperingatkan tenggang waktu aksi hanya sampai pukul 22.00 WIB.

Persis pukul 22.00 WIB, massa aksi yang tengah duduk di tenda Posko Perjuangan, tiba-tiba digeruduk Polisi dan Satpol PP yang keluar dari lingkungan kantor DPRD Banyumas. Puluhan Polisi dan Satpol PP merangsek menuju tenda Posko Perjuangan demonstran.  Dampaknya suasana pun menjadi ricuh dan tenda-tenda dibongkar.

Saat kericuhan tersebut, seorang wartawan Metro TV wilayah Banyumas, Darbe Tyas terkena pukulan dari aparat. Darbe sudah memberi tahu bahwa ia adalah wartawan. Namun, teriakannya tidak digubris dan ia tetap menerima kekerasan dari aparat keamanan.  Dampaknya, Darbe harus dilarikan ke Rumah Sakit Wijayakusuma Purwokerto untuk divisum.

Adapun korban lainnya adalah Ikra Fitra, wartawan kampus Pro Justicia Fakultas Hukum Unsoed. Dia dikabarkan dipukul, diseret, diangkut menggunakan mobil Dalmas, dan ditahan bersama 26 aktivis Aliansi Selamatkan Slamet di Mapolres Banyumas.

Terkait kejadian ini, AJI Kota Purwokerto mengecam tindakan represif aparat Kepolisian dan Satpol PP kepada jurnalis dan massa aksi.  Selain itu juga mendesak Kapolres Banyumas dan Bupati Banyumas untuk mengusut dan menindak tegas personel yang melakukan tindakan kekerasan.

“Kita menyerukan bahwa kerja-kerja jurnalis dilindungi UU Pers.  Kita mendesak Kepala Polres Banyumas untuk segera membebaskan jurnalis, pers mahasiswa dan peserta aksi yang ditahan,”ungkap  Ketua AJI Purwokerto Rudal Afgani Dirgantara, melalui rilisnya.

Apalagi sambung Rudal, unjuk rasa merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi UU, karena itu pemerintah harus menjunjung tinggi dan melindungi setiap bentuk ekspresi kebebasan berpendapat. [rel]

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here