BAGIKAN
RKPD Kabupaten Aceh Utara.

LayarBerita, Aceh Utara –  Kondisi keuangan Kabupaten Aceh Utara tahun 2018 diprediksi kian menurun. Hal ini seiring kian menurunnya pendapatan daerah dari bagi hasil dari pusat yang diterima Aceh Utara. Apalagi tahun 2018 dana otonomi sudah dikelola oleh Provinsi Aceh.

“Kemampuan dana APBK Aceh Utara untuk tahun 2018 sangat minim.  Setelah dikurangi anggaran untuk pembiayaan wajib, sisanya Rp158 miliar. Jumlah tersebut tentunya tidak mampu untuk menutupi anggaran penunjang program prioritas,”terang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Utara Zulkifli Yusuf, Kamis (23/3/2016) siang usai pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Aceh Utara.

Mengingat inilah, sambungnya, perlu dilakukan rasionalisasi anggaran.  Sementara jumlah usulan anggaran yang diajukan oleh masyarakat di 27 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara, pada Musrenbang tahun 2018 mencapai Rp.1,2 triliun.  Sedangkan kemampuan anggaran daerah untuk menunjang program prioritas hanya sekitar Rp158 miliar.

Bupati Aceh Utara, H. Muhammad Thaib, mengintruksikan pada tahun 2018 untuk fokus pada tiga program skala prioritas yang harus dituntaskan. Yakni pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), Menuntaskan Pembangunan Infrastruktur Pertanian dan Irigasi serta Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Peningkatan SDM sendiri, terang Zulkifli, guna menyambut Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sudah ditetapkan Presiden Jokowi di Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.  Sebab dengan hadirnya KEK, diperkirakan akan menyerap tenaga kerja mencapai sekitar 40 ribu tenaga kerja baru.

“Jadi sejak sekarang harus dipersiapkan, agar tidak kewalahan nantinya.  Hal ini agar penyerapan tenaga kerja lokal dapat kita penuhi dengan SDM yang handal,”terang Zulkifli.

Selain itu, lanjutnya, Bupati Aceh Utara juga meminta agar pendidikan di bidang agama terus berkembang.  Termasuk meningkatkan jumlah santri hafiz quran, yang sejak beberapa tahun lalu telah dimulai oleh Bupati H Muhammad Thaib.

Program prioritas selanjutnya menuntaskan pembangunan infrastruktur irigasi mulai dari pembangunan seluruh jaringan hingga pada pemantapan pembangunan waduk dan bendungan.  Hal ini dilakukan tentu untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat Aceh Utara yang dominan petani, terutama di wilayah barat Aceh Utara.  Bahkan berupaya memberikan bantuan alat pendukung pertanian, agar dapat meningkatkan hasil produksi.

Untuk mendongkrat ekonomi masyarakat, juga harus dilakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat.  Untuk program ini, jika memungkinkan dengan cara memanfaatkan dana desa  secara tepat sasaran. Termasuk dengan memberdayakan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).  Guna mendukung tiga program prioritas ini tentu membutuhkan dana yang cukup besar.  Tapi Bupati Aceh Utara meminta hal ini hal terlaksana meski saat ini kondisi keuangan minim.

“Ke depan tentu rasionalisasi anggaran akan lebih ketat dilakukan.  Sehingga dengan dana terbatas, program pembangunan bisa maksimal terealisasi.  Dukungan semua pihak tentunya sangat dibutuhkan, termasuk pembenahan dari semua sektor akan dilakukan,”papar Kepala Bappeda Aceh Utara. [red]

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here