BAGIKAN
Ketua DPRD Maros, Komisi III, dan Tim USAID PRIORITAS berfoto bersama setelah rapat dengar pendapat. (ist)

LayarBerita, Maros –  Tantangan pendidikan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, masih minimnya guru berstatus PNS untuk tingkat sekolah dasar.  Selain itu, masih ada sekolah yang siswanya kurang dari 16 orang per rombongan belajar.

Meski begitu, dari jumlah 224 unit sekolah dasar, Maros masih kekurangan guru PNS sebanyak 703 orang.

Untuk memecahkan problem tersebut, USAID PRIORITAS menyarankan Maros melakukan penggabungan sekolah-sekolah kecil tersebut. Sehingga biaya pendidikan lebih efektif dan bisa dialihkan untuk berbagai keperluan pendidikan yang lain.

“Untuk kekurangan guru, karena belum ada kebijakan penambahan guru PNS dari pusat.  Bisa dipecahkan dengan memindahkan kelebihan guru yang terjadi di SMP ke SD,” ujar Jamarruddin, Provincial Coordinator USAID PRIORITAS Sulawesi Selatan saat rapat dengar pendapat dengan komisi III  Pendidikan DPRD Maros di Ruang Rapat DPRD Maros (13/10/ 2016).

Di hadapan Ketua DPRD Maros, dan seluruh anggota komisi III, Jamaruddin memberikan data bahwa dari total 720 guru mata pelajaran di SMP yang ada di Maros, terdapat 450 guru kekurangan jam mengajar.

“Itu amat banyak. Lebih baik sebagian mereka dipindahkan mengajar di SD, sehingga  kekurangan guru di SD bisa terpecahkan dan dapat memenuhi syarat sertifikasi mengajar 24 jam,” ujar Jamaruddin.

Tantangan yang lain adalah belum adanya strategi komprehensif dan berkelanjutan dalam pengembangan dan pembinaan kompetensi guru.

“Wadah pertemuan rutin guru seperti KKG dan MGMP harus harus dijadikan tempat untuk meningkatkan kompetensi guru dengan skema, standar kualifikasi dan pendanaan yang jelas,” ujarnya.

Jamaruddin juga berharap diseminasi program pembelajaran & MBS yang telah dilatihkan oleh USAID PRIORITAS ke depan bisa terlembagakan, baik lewat  kebijakan dan pendanaan dari pemerintah daerah. “Sehingga ketika ditinggalkan oleh USAID pada bulan April 2017 ini, kita bisa menjamin praktik baik tetap berlanjut,” ujar Jamaruddin.

Ketua DRPD Maros, Chaidir Syam, berharap semua data dan masukan-masukan kebijakan yang diusulkan USAID PRIORITAS dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut secepatnya bisa dibuatkan formulasinya dan akan didukung sepenuhnya oleh Komisi III untuk dimasukkan dalam kebijakan pemerintah daerah.

“Program USAID PRIORITAS yang bagus ini jangan tidak berlanjut, pemerintah daerah harus melanjutkannya saat USAID PRIORITAS sudah tidak ada lagi,”ujarnya. [rel]

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here