LayarBerita, Lhokseumawe – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Lhokseumawe menyatakan upah layak jurnalis di Aceh tahun ini sebesar Rp 4,5 juta per bulan. Upah itu dianggap mencukupi untuk biaya keluarga, pendidikan dan kebutuhan operasional wartawan di provinsi tersebut.

Namun, sejauh ini, berdasarkan pantauan AJI Lhokseumawe, hanya satu atau dua media saja yang mampu memenuhi upah layak di Aceh. Selebihnya, puluhan media di Aceh tidak mampu membayar karyawannya secara layak.

Kondisi pengupahan jurnalis di Aceh semakin memperihatinkan dengan lahirnya puluhan media online di provinsi itu. Sejauh ini, belum ada media digital di Aceh yang mampu membayar jurnalis secara layak.

“Bahkan banyak yang tidak membayar honor basis (diterima per bulan). Umumnya dibayar hanya per berita saja. Itu pun dengan nominal yang memperihatinkan,” terang Ketua AJI Lhokseumawe, Masriadi Sambo, Minggu (1/5/2016).

Dalam momentum hari buruh ini, sambung Masriadi yang didampingi Sekretaris AJI Lhokseumawe Zulfikar Syarif, AJI mendorong agar perusahaan media memenuhi tuntutan upah layak tersebut. “Jika tidak diberi upah yang layak, bagaimana jurnalis bisa bekerja profesional, independen dan patuh etik. Upah layak wajib diberikan agar jurnalis bisa profesional,” terangnya.

Selain itu, AJI mendorong peningkatan kompetensi jurnalis di Aceh. Sehingga, dari kompetensi tersebut diharapkan semakin menyajikan informasi berkualitas untuk rakyat Aceh.

“Sejauh ini, dari 36 anggota AJI Lhokseumawe hanya 10 persen yang belum mengikuti uji kompetensi.  Mereka akan ikut uji kompetensi tahun ini, sehingga anggota AJI dipastikan berkompeten menjalani profesi mulia ini,” terang Masriadi.

Dia menyebutkan, Dewan Pers telah menyatakan publik boleh menolak wartawan yang belum lulus uji kompetensi. Menyikapi aturan itu, AJI Lhokseumawe secara rutin menggelar uji kompetensi jurnalis. “Sehingga tidak ada alasan bagi pejabat publik menolak diwawancarai dengan alasan apa pun,” ujarnya.

Di bagian akhir, AJI berharap seluruh pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Aceh tidak memanfaatkan sarana dan prasarana milik pemerintah untuk kepentingan kampanye jelang Pilkada 2017 mendatang. “Bagian humas pemerintah kita harap jangan jadi corong politik. Dan kita imbau jurnalis netral dalam Pilkada Aceh mendatang,” pungkasnya. (rel)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar Anda !
Masukkan Nama Anda