Ilustrasi rapat paripurna (net)

 

LayarBerita, Jakarta  –  Pemerintah diminta segera melakukan validasi data sejumlah WNI yang diduga tercantum dalam dokumen Panama Papers.  Hal ini diungkapkan ketua DPR dalam pidato penutupan masa sidang IV Rapat Paripurna DPR, di Jakarta Jumat (29/4/2016).

“DPR meminta pemerintah segera memvalidasi data secara akuntabel dan transparan terhadap data sejumlah WNI yang menyimpan dana di luar negeri sebagaimana dalam Panama Papers yang di antaranya ada pejabat publik dan politisi,”kata Ketua DPR Ade Komarudin.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media, beberapa nama pejabat publik tercantum dalam data dokumen rahasia dari sebuah biro hukum di Panama, diantaranya Ketua BPK Harry Azhar Azis dan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan.

Luhut dan Harry sebelumnya sudah memberikan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo terkait masuknya nama mereka dalam dokumen tersebut.

Kepada wartawan, Harry mengaku bahwa perusahaan Sheng Yue International Limited yang tercantum dalam dokumen Panama Papers, dibuat atas permintaan anaknya. Dia membantah jika pembuatan perusahaan itu disebut untuk menghindari pajak di dalam negeri. Saat ini, kata dia, perusahaan itu sudah bukan miliknya lagi.

Adapun Luhut membantah laporan investigasi majalah Tempo yang menyebutnya memiliki perusahaan di luar negeri seperti yang tercantum dalam daftar Panama Papers.

Luhut mengaku sejak 31 Desember 2014 telah melepas semua jabatan di perusahaan yang namanya disebut dalam laporan itu.  [] sumber : monitorday.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here