Ilustrasi nelayan (layarberita.com)

LayarBerita, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mensahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Selasa (15/3/2016).  RUU ini disahkan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015-2016.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon ini akhirnya mengesahkan UU yang menjawab permasalahan kehidupan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta,

Disahkannya RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam menjadi Undang-undang ditandai oleh ketukan palu oleh Fadli Zon.  Setelah persetujuan bersama diambil dalam rapat paripurna.

Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa keberadaan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sangat strategis dan memberikan payung hukum dalam pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan penambak garam. Hal tersebut direalisasikan dengan memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan.

“Upaya perlindungan para nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam merupakan upaya konkret dari pemerintah untuk memenuhi hak dasar masyarakat,” ujar Menteri Susi.

Melalui UU tersebut, Menteri Susi berharap para nelayan dapat meningkatkan produksi melalui pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. [] sumber : kkp.go.id

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here