LayarBerita, Banda Aceh – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Muktar Daud, mendesak Plt Gubernur Aceh mencopot jabatan Direktur PT Pembangunan Aceh (PEMA). Pasalnya, PT PEMA dinilai gagal mengembangkan, Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Kabupaten Aceh Besar.

Menurut politisi PNA ini, paska KIA Ladong diresmikan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, bersama Dirjen Dari Kementerian Industri, I Gusti Putu Suryawirawan, BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto tahun lalu, salah satu perusahaan CEO PT Trans Continent, hendak menginvestasi di Aceh angkat kaki disebabkan tidak ada jelasan komitmen dengan PT PEMA.

“Sangat memprihatinkan, kenapa PT Trans Continent tidak bertahan, jadi Plt Gubernur Aceh tak boleh diam, harus mengevaluasi dan mengambil sikap tegas mencopot Dirut PT PEMA,” tegas Geuchik Tar panggilan akrab dewan asal daerah pemilihan Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe ini.

Menurut Informasi yang beredar, lanjut Geuchik Tar, Pemerintah Aceh melalui PT PEMA tidak memiliki komitmen yang jelas paska peresmian KIA Ladong. Selain itu pihak Pemerintah Aceh melalui PT PEMA mereka tidak bergerak sama sekali.

“Satu sisi Pemerintah Aceh mencari investasi untuk mengundang investor. Ternyata paska ada perusahaan hendak menginvestasi malah kabur. Sebenarnya Pemerintah Aceh tak serius menggaitkan KIA Landong, sebagai landasan pengembangan ekonomi Aceh,” ucapnya.

PT Trans Continent, lanjut Geuchik Tar, sudah Rp 30 miliar dana dikucurkan selama enam bulan beroperasi. Namun hingga kini belum berproduksi, sehingga setiap bulan pihaknya mengaku rugi Rp 600 juta.

Geusyik Tar menyebutkan, lokasi KIA Ladong berada di Aceh Besar memiliki areal seluas 66 ribu hektar, sedangkan yang telah dibebas, dibebaskan dari 250 hektar lahan yang tersedia. Menurutnya, lahan yang telah tersediakan itu sangat strategis mengembangkan investasi di Aceh untuk mengundang investor, sayang Pemerintah Aceh menyia-nyiakan pemanfaatan lahan tersebut.

“Masyarakat Aceh tentu menunggu adanya investor yang berinvestasi dengan baik di Aceh.  Hal ini tentu harus mendapat dukungan dari Pemerintah Aceh.  Sehingga hasil alam di Aceh dapat dikelola dengan baik, juga akan berdampak pertumbuhan ekonomi Aceh,” ungkap Muktar Daud. [Kan]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *