Nasional - 16 Maret, 2020

Kebijakan ‘Lockdown’, Presiden : Tidak Boleh Diambil oleh Pemerintah Daerah

LayarBerita, Jakarta – Presiden Joko Widodo terus mengikuti perkembangan situasi terkait perkembangan Covid-19 dari waktu ke waktu dan terus memberikan perintah-perintah yang terukur.  Sejauh ini Pemerintah sampai saat ini tidak ada berpikiran ke arah kebijakan lockdown.

“Agar bisa menghambat penyebaran Virus Covid-19 serta tidak memperburuk dampak ekonomi yang bisa mempersulit kehidupan masyarakat,” ujar Presiden Jokowi mengawali keterangan pers kepada wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (16/3/2020).

Semua kebijakan, menurut Presiden, baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah akan dan harus ditelaah secara mendalam. “Agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan,” sambung Presiden Jokowi.

Untuk itu, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa arahan sebagai berikut:

Pertama, kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat.

“Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown,” tutur Presiden.

Sekarang ini, menurut Presiden, yang paling penting dilakukan adalah mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran Covid-19.

“Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus untuk kita gencarkan, untuk mengurangi tingkat penyebaran Covid-19  dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat, baik itu urusan kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, dan layanan-layanan publik lainnya,” ujarnya.

Transportasi publik, menurut Presiden tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan moda-moda transportasi tersebut, baik itu kereta api, bus kota, MRT, LRT, bus trans.

“Yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrean, dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi tersebut sehingga kita bisa menjaga jarak satu dengan lainnya,” ujarnya.

Kedua, semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait dengan Covid-19 harus dibahas terlebih dulu dengan pemerintah pusat.

“Untuk mempermudah komunikasi, saya minta kepada daerah untuk berkonsultasi membahasnya dengan kementerian terkait dan Satgas Covid-19,” imbuh Presiden.

Ketiga, untuk menghindari kesimpangsiuran informasi yang disampaikan kepada publik, Presiden juga minta agar Satgas Covid-19 menjadi satu-satunya rujukan informasi kepada masyarakat. Empat, atau terakhir, Presiden mengajak untuk cuci tangan yang bersih, tetap belajar, tetap bekerja, dan tetap beribadah.

“Solidaritas masyarakat adalah modal sosial kita yang penting untuk menggerakkan kita bersama-sama melawan Covid-19 ini,” pungkas Presiden di akhir pernyataan. [setkab]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *