LayarBerita, Aceh Utara – Sepekan terakhir, masyarakat di sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, kesulitan mendapatkan gas Elpiji 3 kg untuk kebutuhan rumah tangga.  Jika pun ada, warga harus membayar mahal harga gas subsidi tersebut hingga Rp35 ribu per tabungnya.

Terkait kondisi ini, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara Ir Risawan Bentara, MT, menjelaskan jika mahalnya harga gas Elpiji tabung 3 Kg diduga karena ulah oknum pedagang yang memanfaatkan situasi dan kondisi selama Hari Raya Idul Adha 1441 H.

“Oknum pedagang pengecer atau kios yang mencari keuntungan pribadi yang memanfaatkan situasi. Pasalnya saat jelang lebaran kemarin, kebutuhan terhadap Elpiji 3 Kg meningkat tajam menghadapi Hari Raya Idul Adha,” ujar Risawan, Jumat, (7/8/2020).

Sambung Risawan, perbuatan oknum pedagang pengecer atau pemilik kios tersebut tidak dibenarkan dan salah secara aturan. “Seharusnya yang berhak menjual Elpiji 3 Kg bersubsidi  kepada masyarakat miskin dan usaha mikro adalah Sub-Penyalur (Pangkalan), dengan harga HET Rp.18.000 per tabung,” tegas Risawan, yang didampingi oleh Kabag Humas Setdakab Aceh Utara Andree Prayuda.

Hal itu ditegaskan Risawan terkait adanya berita di media massa tentang keluhan masyarakat tentang mahalnya harga Elpiji 3 Kg di pasaran Aceh Utara beberapa hari lalu.

“Untuk harga gas Elpiji 3 Kg, jika ada yang menjual di atas harga HET apalagi mencapai Rp.35.000 per tabung, mohon dicatat siapa yang menjual, siapa yang membeli, dan lokasinya di Aceh Utara di kecamatan mana. Jika informasinya jelas dan lengkap, pasti akan diambil tindakan oleh jajaran terkait,” tegas Risawan.

Lebih jauh disebutkan, Pemkab Aceh Utara melalui Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM telah melakukan pemantauan dan pengawasan ke lapangan. Di antaranya ditemukan bahwa, pembeli gas  LPG 3 Kg yang harganya mencapai Rp.35.000 per tabung adalah bukan sebagai pengguna yang  temasuk dalam katagori masyarakat miskin dan usaha mikro.

“Seharusnya kalau sebagai pengguna Elpiji 3 Kg harus memiliki kartu kendali dan namanya tercatat di dalam Log Book Pangkalan,” tegas Risawan.

Apabila ada Sub-Penyalur (pangkalan) yang menjual gas Elpiji 3 Kg kepada bukan  pengguna LPG 3 Kg, yaitu masyarakat miskin dan usaha mikro, atau menjual gas LPG 3 Kg di atas HET, maka akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menurut Risawan, Pemkab Aceh Utara telah berkoordinasi dengan pihak PT Pertamina, yakni Sales Branch Manager Wilayah III PT Pertamina Aceh, bahwa dalam rangka menghadapi hari-hari besar keagamaan Pertamina telah menambah penyaluran gas Elpiji 3 Kg kepada masyakarat miskin dan usaha mikro melalui penyalur dan sub-penyalur  sebesar 10 persen dari hari-hari biasa.

Risawan mengatakan Bupati Aceh Utara telah berbuat dan sangat respek terhadap  pengaduan  masyarakat tentang kelangkaan gas LPG 3 Kg dan harga jual sesuai HET. Bupati H Muhammad Thaib telah menginstruksikan kepada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi  dan UKM Kabupaten Aceh Utara dan kepada Bagian Perekonomian Setdakab Aceh Utara, agar meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap penyaluran gas LPG 3 Kg.

“Dalam waktu dekat juga akan dibentuk Tim Pengawas Gas LPG 3 Kg agar penyaluran  gas LPG 3 Kg tepat sasaran kepada pengguna, yaitu masyarakat miskin dan usaha mikro,” tegas Risawan. [rel]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *