LayarBerita, Lhokseumawe – Guna meningkatkan efektifitas pemahaman hukum dalam aspek perdata dan ketatausahaan negara (TUN), Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe dan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe melakukan kerja sama.

Bentuk kerja sama tersebut diwujudkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf dengan Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Muhammad Ali Akbar, SH, MH, di Kantor Kejaksaan setempat, Jumat (3/7/2020).

Perjanjian kerja sama tersebut meliputi
ruang konsultasi, pembekalan pemahaman aspek keperdataan dan tata usaha negara.

Selain itu, perjanjian kerja sama juga untuk pengayaan pengetahuan di bidang hukum.

Ismail A Manaf mengatakan dengan lahirnya kesepakatan tersebut, kelembagaan DPRK Lhokseumawe dapat secara dini mencegah mall administrasi yang berakibat hukum.

“Mudah-mudahan dengan adanya kesepakatan ini semakin mempererat jalinan kemitraan dengan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam pencegahan dan penegakan hukum tata kelola administrasi serta ketatausahaan negara dengan baik,” harap Ismail A Manaf. (BIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *