LayarBerita, Lhokseumawe – Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Wajib Pajak/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kota Lhokseumawe.

Penerbitan Perwal yang diinisiasi oleh Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf, selain bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), juga menjadi pedoman untuk Perusahaan/Pekerja yang Berkegiatan Usaha di Kota Lhokseumawe dapat mengajukan NPWP Cabang di KPP Pratama Lhokseumawe.

Terkait hal itu, Ismail A Manaf kepada LayarBerita.com, Kamis (1/10/2020), memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemko Lhokseumawe yang dalam waktu singkat dapat menerbitkan Perwal tersebut.

Dijelaskannya, dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 31C disebutkan: Penerimaan Negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbangan 80% untuk pemerintah pusat dan 20% untuk pemeritah daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.

“Informasi yang kami terima ada beberapa perusahaan besar yang berkegiatan usaha di Lhokseumawe namun belum memiliki NPWP Cabang di Lhokseumawe, sehingga kita kehilangan potensi PAD dari bagi hasil PPh,” ungkapnya.

Selama ini pembagian hasil PPh dari Perusahaan maupun Pekerja yang berkegiatan usaha di Lhokseumawe malah di terima oleh daerah lain, yaitu daerah di mana Perusahaan/Pekerja tersebut terdaftar, dan ini adalah kerugian besar bagi Pemko Lhokseumawe,” imbuhnya.

Ke depan, dengan telah diterbitkannya Perwal tersebut, diharapkan Pemko Lhokseumawe akan memperoleh sharing penerimaan daerah yang bersumber dari pembagian PPh yang dibayarkan perusahaan/pekerja yang berkegiatan usaha di Kota Lhoksemawe, harap Ismail.

Ia juga mengimbau dan mengharapkan kepada para pelaku usaha yang berkegiatan di Lhokseumawe untuk segera dapat mendaftarkan NPWP Cabang ke KPP Pratama lhokseumawe, selain mendapatkan keuntungan dari usahanya di Lhokseumawe, pelaku usaha itu juga dapat berkontribusi untuk pembangunan Kota Lhokseumawe melalui peningkatan PAD atas bagi hasil PPh tadi, dimana pembangunan itu nantinya akan dinikmati oleh masyarakat Kota Lhokseumaw.

Terpisah, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe Subandiyono, SE, MM melalui Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Reinnuer Amin, SST, MPP menyampaikan bahwa ada beberapa perusahaan yang sudah cukup lama beroperasi di Lhokseumawe tapi belum mendaftarkan NPWP Cabang di Lhokseumawe, di antaranya PT Perta Badak Arun Solusi (PBAS), PT Pembangkitan Jawa Bali Services (PJBS), PT Pertamina Training and Consulting (PTC).

Dengan telah diterbitkannya Perwal tersebut, KPP Pratama Lhokseumawe telah mengirimkan surat kepada perusahaan yang belum mendaftarkan NPWP Cabang untuk dapat segera mengajukan NPWP Cabang di KPP Pratama Lhokseumawe, terang Reinnuer Amin. (Bim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *