LayarBerita, Banda Aceh – Jumlah kasus Covid-19 di Aceh berdasarkan data yang diterima per tanggal 1 Agustus 2020, hingga sekitar pukul 17.00 WIB, yakni sudah mencapai 410 orang, dengan rincian; 304 orang dirawat, 94 orang sudah sembuh, dan 12 orang meninggal dunia, tambah 1 orang meninggal di RSUD Meuraxa, Jumat (31/7/2020).

Dampak dari melonjaknya pasien Covid-19 di Aceh selama dua pekan terakhir, membuat ruang perawatan pasien Covid-19 di Respiratory Intensive Care Unit (RICU) dan Poliklinik Penyakit Infeksi New Emergeng and Reemerging (Pinere) RSUZA Banda Aceh, dilaporkan sudah penuh.  Sehingga sebagian pasien infeksi virus corona terpaksa dialihkan perawatannya di Asrama Haji, Banda Aceh.

Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Saifullah Abdulgani (SAG) kepada awak media, Sabtu (1/8/2020). Meski demikian, selama ini menurut SAG, ada banyak informasi palsu (hoaks) seputar virus corona yang beredar masif di tengah masyarakat.  Berita hoaks dibagi secara berantai dan melampaui kuantitas informasi dari otoritas resmi.

“Masyarakat yang termakan hoaks, cenderung abai pada protokol kesehatan yang dianjurkan. Akibatnya, korban virus asal negeri Tiongkok itu terus berjatuhan,” terangnya.

SAG mengatakan, virus corona nyata dan korbannya sudah di depan mata, baik yang sembuh, sedang dirawat, maupun meninggal dunia. Covid-19 bukan hoax dan korbannya dari semua umur dan unsur. Bahkan ada Puskesmas dan rumah sakit yang terpaksa tutup sementara karena petugasnya terinfeksi virus corona.

Jubir SAG berharap bupati/walikota dapat mempersiapkan RSUD sebagai tempat perawatan maupun isolasi OTG positif Covid-19, namun tidak perlu dirawat. Semisal, Pemkab Bireuen memiliki tempat isolasi khusus tersebut di Cot Batee Gelungku. Begitu juga Pemkab Gayo Lues yang memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BTK).

“Apabila semua OTG Covid-19 dirujuk untuk isolasi di Banda Aceh tidak akan cukup tempat, dan sangat tidak efisien,” sebutnya.

Perawatan di rumah sakit, lanjut SAG, maupun tempat isolasi dibutuhkan jika upaya pencegahannya gagal. Tindakan preventif jauh lebih murah dan mudah dilakukan. Yang dibutuhkan hanya komitmen menjalankan kebijakan dan disiplin protokol kesehatan setiap stakeholder di seluruh Aceh.

Bupati/walikota seyogyanya mereview kembali pelbagai kebijakan penanganan Covid-19 dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Forkopimda, Majelis Permusyawaratan Ulama, maupun kebijakan bupati/walikota sendiri untuk diimplementasikan lebih baik lagi.

Penjagaan perbatasan diperketat. Setiap orang masuk ke Aceh harus dapat menunjukkan surat bebas virus corona, minimal Surat Keterangan Hasil Rapid Test Non Reaktif dari institusi yang berwenang.

Penertiban pasar dan tempat umum. Selain mengatur jarak antarpedagang dengan pembeli, juga menyediakan fasilitas cuci tangan yang mudah dijangkau masyarakat.

“Bila masih ada korban hoax dan meremehkan virus corona, pemerintah kabupaten/kota, sesuai kewenangannya, dapat menertibkan ya supaya protokol kesehatan dijalankan di segala sektor kehidupan masyarakat,” ujar SAG, yang juga Juru Bicara Pemerintah Aceh itu. [rel]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *