LayarBerita, Banda Aceh – Badan Pengelola Migas Aceh  (BPMA) segera memfasilitasi PT Pembangunan Aceh (PEMA), selaku Badan Usaha Milik Aceh untuk  pembukaan dan pemanfaatan data minyak dan gas bumi pada Wilayah Kerja Blok “B”.  Hal ini menurut Direktur Utama PT. PEMA, Zubir Sahim, sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2015.

Pembukaan data itu, sambung Zubir Sahim, diperlukan untuk melengkapi syarat bagi PT PEMA, dimana sebagian besar persyaratannya telah dipersiapkan.  Data ini diperlukan untuk kelengkapan syarat, guna pengelolaan wilayah kerja Blok “B” setelah masa transisi berakhir pada 17 November 2020.

“Nantinya, BPMA akan mengevaluasi proposal pengelolaan yang diajukan oleh PT PEMA terkait beberapa hal diantaranya program kerja, bentuk Kontrak Kerja Sama,  kemampuan teknis dan ekonomis, kemampuan manajerial, kemampuan keuangan,” ujar Zubir.

Sesuai dengan timeline yang telah disiapkan oleh BPMA selama masa transisi sampai dengan 17 November 2020. PT PEMA mulai awal Juli 2020 sudah dapat memasuki lapangan Wilayah Kerja Blok “B” bersama Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk melakukan observasi dan evaluasi kondisi awal (existing) lapangan.

“Sehingga dapat mempermudah proses alih kelola Wilayah Kerja Blok B,” ucapnya melalui keterangan yang disampaikan dalam siaran pers Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Rabu (1/7/2020).

Lanjut Zubir, senada dengan keterangan BPMA, bahwa dengan  mengedepankan keberlangsungan produksi Migas dan peningkatan cadangan Migas  Aceh.  BPMA tentu akan memberikan rekomendasi akhir yang paling optimal kepada Menteri ESDM, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Gubernur Aceh.

 “Ini merupakan salah satu upaya Pemerintah  Aceh dalam mengimplementasikan UU No 11 Tahun 2006 serta PP No.23 Tahun 2015, mengenai Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas di Aceh,” ungkapnya. [rel]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *